E-Mandiri

Kehadiran Aparatur Desa

LALU M. SUBARI AZHARI, S.PD

Kepala Desa

Belum Hadir

LALU MUHAMMAD SHUFIYAN SURI

Sekretaris Desa

Belum Hadir

AKHYAR RASYIDI,SH

KASI PEMERINTAHAN

Belum Hadir

KHAIRIL AKBAR

KASI PELAYANAN

Belum Hadir

ANISA LAKSMI ARIANI

KASI KESRA

Belum Hadir

KHAIRUSSANI

KAUR PERENCANAAN

Belum Hadir

MUSTIADI

KAUR KEUANGAN

Belum Hadir

KHAIRUL ANAM BAHRONI

KAUR ADMINISTRASI DAN UMUM

Belum Hadir

ABDUL HASIM

OPERATOR DAN STAF KASI PEMERINTAHAN

Belum Hadir

HAMZAN RIFAI

KAWIL MONTONG TEBOLAK

Belum Hadir

MUH. BUDIMAN

KAWIL BUNUT BAOK

Belum Hadir

MUHAMMAD HANAFI

KAWIL PETELUAN

Belum Hadir

IWAN BANGUN FARMADY

KAWIL MONTONG GALENG

Belum Hadir

LALU SEMAUN

KAWIL LINGKOK LAKI

Belum Hadir

Mahudin, A.md

KAWIL TAMPIH

Belum Hadir

ROY IRAWAN,S.PD

KAWIL OROK-OROK

Belum Hadir

LALU MUHAMMAD SUAEB

KAWIL PRESAK

Belum Hadir

MUH. ILTAMISUL QADRI

KAWIL MUNTUT

Belum Hadir

AHMAD KHOLIDI

KAWIL BAGIK LONJER

Belum Hadir

FATHULLAH

KAWIL TAMPIH TIMUK

Belum Hadir

Statistik Pengunjung

Hari ini:77
Kemarin:166
Total:281.438
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.223.3.251
Browser:Tidak ditemukan

Pengaturan

Tampilan Box

Pilih Style Warna

Tampilan Full

Pilih Style Warna

Desa Rensing

Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur

Artikel / Berita

Anggota BPD Desa Rensing

05 Juni 2021
259 Kali
OPDES RENSING

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

                Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

                Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016).

 

Sabagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi;

  1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa
  3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pasal 32 Permendagrgi 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut;

  1. Menggali aspirasi masyarakat
  2. menampung aspirasi masyarakat
  3. Mengelola aspirasi masyarakat
  4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
  5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
  6. Menyelenggarakan musyawarah desa
  7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
  9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
  10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
  11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya
  13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 55 ayat (1) menyatakan hak anggota BPD sebagai berikut;

  1. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa
  2. Mengajukan pertanyaan
  3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
  4. Memilih dan dipilih,
  5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

 

Pasal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewajiban anggota BPD sebagai berikut;

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun  1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
  2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
  4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
  5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemsyarakatan desa
  6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Pasal 63 Permendagri 110/2016 menyatakan BPD berwewenang;

  1. Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
  2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
  3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
  5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
  9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
  10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
  11. Mengelola biaya operasional BPD;
  12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
  13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

 

SUSUNAN PENGURUS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBPOK TIMUR

PERIODE 2021-2026

Ketu

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

1

2

3

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail
Komentar
Isikan Jawaban

Komentar Facebook

Komentar Facebook

E-Mandiri

Desa Rensing

Kecamatan Sakra Barat
Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN

Jumlah Penduduk

3673

LAKI-LAKI

3703

PEREMPUAN

7376

TOTAL

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi Anggaran
Rp. 2,247,008,574 Rp. 2,247,008,574
100 %

BELANJA

Realisasi Anggaran
Rp. 2,247,008,574 Rp. 2,247,008,574
100 %

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 1,000,000 Rp. 1,000,000
100 %

Hasil Aset Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 15,550,000 Rp. 15,550,000
100 %

Dana Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 1,527,678,000 Rp. 1,527,678,000
100 %

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi Anggaran
Rp. 74,348,859 Rp. 74,348,859
100 %

Alokasi Dana Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 628,431,715 Rp. 628,431,715
100 %

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi Anggaran
Rp. 731,826,334 Rp. 731,826,334
100 %

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi Anggaran
Rp. 396,568,000 Rp. 396,568,000
100 %

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Realisasi Anggaran
Rp. 62,500,000 Rp. 62,500,000
100 %

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Realisasi Anggaran
Rp. 321,900,000 Rp. 321,900,000
100 %

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi Anggaran
Rp. 734,214,240 Rp. 734,214,240
100 %