Desa Rensing

Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur - NTB Kode Pos : 36871 Kami Siap Melayani Anda Sepenuh Hati. Untuk masyarakat rensing.. Sekarang sudah ada aplikasi baksodukcapil, tidak perlu repot-repot ke dukcapil Karena di kantor desa rensing sudah bisa mengajukan permohonan untuk mengurus E-KTP, KIA, AKTA KELAHIRAN, KONSOLIDASI DAN AKTA KEMATIAN..

Artikel

Sejarah Terbentuknya Desa di Indonesia

OPDES RENSING

08 Juni 2021

191 Kali dibuka

Desa berasal dari istilah dalam bahasa Sansekerta yang berarti tanah tumpah darah. Menurut definisi universal, desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Desa adalah suatu kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang biasa disebut Kampung (Jabar), Dusun (Yogya), atau Banjar (Bali) dan Jorong (Sumbar). Sebutan lain untuk Kepala Desa adalah Kepala Kampung, Petinggi (Kaltim), Klebun (Madura), Pambakal (Kalsel), Kuwu (Cirebon), Hukum Tuan (Sulut).

 

Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah seperti di Sumbar dengan sebutan Nagari, Gampong dari Aceh, dan dikenal dengan sebutan kampung di Papua, Kutai Barat. Semua institusi lain di desa juga bisa mengalami perbedaan istilah tergantung kepada karakteristik adat istiadat dari desa tersebut. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal usul adat setempat yang berlaku. Walaupun begitu, dasar hukum desa tetap sama yakni didasarkan pada adat, kebiasaan dan hukum adat.

 

Pembentukan Desa di Zaman Belanda

Desa sebagai unit paling rendah tingkatannya dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dulu dan bukan terbentuk oleh Belanda. Awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar. Kapan awal pembentukan desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti. Tetapi ada bukti dalam prasasti Kawali di Jawa Barat pada akhir tahun 1350 M serta ditemukannya prasasti Walandit di Tengger, Jatim pada 1381 M. Desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia dimana penyelenggaraannya didasarkan pada hukum adat.

 

Setelah Belanda menjajah Indonesia dan membentuk undang–undang pemerintahan di Hindia Belanda (Regeling Reglemen), maka desa juga diberi kedudukan hukum. Untuk menjabarkan maksud dari peraturan perundangan tersebut, Belanda kemudian mengeluarkan Indlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Pada tahun 1924 Regeling Reglemen diubah dengan Indische Staatsregeling tetapi dalam prinsipnya tidak ada perubahan berarti, maka IGO masih berlaku. Untuk daerah di luar Jawa pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda mengeluarkan peraturan Indlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB) tahun 1938 no.490.

 

Menurut IGO ada tiga unsur penting dari sejarah terbentuknya desa yaitu kepala desa, pamong desa, dan rapat desa. Kepala desa adalah penguasa tunggal pemerintahan desa, menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, dan urusan yang berhubungan dengan pemerintah dan harus memperhatikan pendapat desa dalam melaksanakan tugasnya. Kepala desa dibantu oleh Pamong Desa yang berbeda sebutannya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kepala desa perlu tunduk pada rapat desa untuk hal–hal yang penting.

 

Pembentukan Desa di Zaman Jepang

Masa penjajahan Jepang di Indonesia yang singkat tidak membawa banyak perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia termasuk untuk struktur dalam sejarah terbentuknya desa. Secara umum pemerintahan Jepang menghapuskan demokrasi dalam pemerintahan daerah. Pada prinsipnya IGO serta peraturan lainnya tetap berlaku dan tidak ada perubahan, sehingga desa tetap ada dan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada sebelumnya. Hanya ada sedikit perubahan pada Osamo Seirei 1942 yang mengganti beberapa sebutan kepala daerah dengan bahasa Jepang seperti Syuco, Kenco, Si-Co, Tokubetu–si, Tokubetu Sico, Gunco, Sonco dan Kuco, juga ada Osamu Seirei 7 tahun 1944 yang sedikit merubah tata cara pemilihan Kepala Desa.

 

Struktur Desa di Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 mengenai Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan RI. Sedangkan menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan RI.

 

Desa bukan berada dibawah kecamatan karena kecamatan adalah bagian dari kabupaten/kota dan desa bukanlah bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas, tetapi dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi kelurahan.

Kewenangan yang dimiliki desa adalah:

  1. a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada yang didasarkan pada hak asal usul desa;
  2. b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan Kepada Desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
  3. c) Memiliki tugas pembantuan dari pemerintah, propinsi dan pemerintah kabupaten atau kota; dan
  4. d) Menjalankan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepada desa.

 

Sumber: https://sejarahlengkap.com/lembaga-pemerintah/sejarah-terbentuknya-desa

Form Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Kirim Komentar

Captha
Matematic

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

LALU M. SUBARI AZHARI, S.PD

LALU MUHAMMAD SHUFIYAN SURI

LALU MUHAMMAD SHUFIYAN SURI

Sekretaris Desa

AKHYAR RASYIDI,SH

AKHYAR RASYIDI,SH

KASI PEMERINTAHAN

KHAIRIL AKBAR

KHAIRIL AKBAR

KASI PELAYANAN

KHAIRUSSANI

KHAIRUSSANI

KAUR PERENCANAAN

MUSTIADI

MUSTIADI

KAUR KEUANGAN

KHAIRUL ANAM BAHRONI

KHAIRUL ANAM BAHRONI

KAUR ADMINISTRASI DAN UMUM

ABDUL HASIM

ABDUL HASIM

OPERATOR DAN STAF KASI PEMERINTAHAN

ANISA LAKSMI ARIANI

ANISA LAKSMI ARIANI

KASI KESRA

MUH. BUDIMAN

MUH. BUDIMAN

KAWIL BUNUT BAOK

IWAN BANGUN FARMADY

IWAN BANGUN FARMADY

KAWIL MONTONG GALENG

HAMZAN RIFAI

HAMZAN RIFAI

KAWIL MONTONG TEBOLAK

LALU SEMAUN

LALU SEMAUN

KAWIL LINGKOK LAKI

MUHAMMAD HANAFI

MUHAMMAD HANAFI

KAWIL PETELUAN

Mahudin, A.md

Mahudin, A.md

KAWIL TAMPIH

ROY IRAWAN,S.PD

ROY IRAWAN,S.PD

KAWIL OROK-OROK

LALU MUHAMMAD SUAEB

LALU MUHAMMAD SUAEB

KAWIL PRESAK

MUH. ILTAMISUL QADRI

MUH. ILTAMISUL QADRI

KAWIL MUNTUT

AHMAD KHOLIDI

AHMAD KHOLIDI

KAWIL BAGIK LONJER

FATHULLAH

FATHULLAH

KAWIL TAMPIH TIMUK

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Rensing

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:50
Kemarin:201
Total:297.803
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.236.121.117
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN

AnggaranRealisasi
Rp. 2,247,008,574Rp. 2,247,008,574

BELANJA

AnggaranRealisasi
Rp. 2,247,008,574Rp. 2,247,008,574

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp. 1,000,000Rp. 1,000,000

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp. 15,550,000Rp. 15,550,000

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp. 1,527,678,000Rp. 1,527,678,000

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp. 74,348,859Rp. 74,348,859

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp. 628,431,715Rp. 628,431,715

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

AnggaranRealisasi
Rp. 731,826,334Rp. 731,826,334

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

AnggaranRealisasi
Rp. 396,568,000Rp. 396,568,000

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

AnggaranRealisasi
Rp. 62,500,000Rp. 62,500,000

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

AnggaranRealisasi
Rp. 321,900,000Rp. 321,900,000

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

AnggaranRealisasi
Rp. 734,214,240Rp. 734,214,240

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.725728464845403
Longitude:116.46491378545764

Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa