E-Mandiri

Kehadiran Aparatur Desa

LALU M. SUBARI AZHARI, S.PD

Kepala Desa

Belum Hadir

LALU MUHAMMAD SHUFIYAN SURI

Sekretaris Desa

Belum Hadir

AKHYAR RASYIDI,SH

KASI PEMERINTAHAN

Belum Hadir

KHAIRIL AKBAR

KASI PELAYANAN

Belum Hadir

ANISA LAKSMI ARIANI

KASI KESRA

Belum Hadir

KHAIRUSSANI

KAUR PERENCANAAN

Belum Hadir

MUSTIADI

KAUR KEUANGAN

Belum Hadir

KHAIRUL ANAM BAHRONI

KAUR ADMINISTRASI DAN UMUM

Belum Hadir

ABDUL HASIM

OPERATOR DAN STAF KASI PEMERINTAHAN

Belum Hadir

HAMZAN RIFAI

KAWIL MONTONG TEBOLAK

Belum Hadir

MUH. BUDIMAN

KAWIL BUNUT BAOK

Belum Hadir

MUHAMMAD HANAFI

KAWIL PETELUAN

Belum Hadir

IWAN BANGUN FARMADY

KAWIL MONTONG GALENG

Belum Hadir

LALU SEMAUN

KAWIL LINGKOK LAKI

Belum Hadir

Mahudin, A.md

KAWIL TAMPIH

Belum Hadir

ROY IRAWAN,S.PD

KAWIL OROK-OROK

Belum Hadir

LALU MUHAMMAD SUAEB

KAWIL PRESAK

Belum Hadir

MUH. ILTAMISUL QADRI

KAWIL MUNTUT

Belum Hadir

AHMAD KHOLIDI

KAWIL BAGIK LONJER

Belum Hadir

FATHULLAH

KAWIL TAMPIH TIMUK

Belum Hadir

Statistik Pengunjung

Hari ini:63
Kemarin:166
Total:281.424
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.223.3.251
Browser:Tidak ditemukan

Pengaturan

Tampilan Box

Pilih Style Warna

Tampilan Full

Pilih Style Warna

Desa Rensing

Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur

Artikel / Berita

Mengenal Lebih Jauh BPJS, KIS dan Cara Cek Aktif dan Tidak Aktif Kepesertaan

09 April 2022
268 Kali
OPDES RENSING

Tersedia file lampiran desarensing.web.id

Rensing - Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada awalnya merupakan kartu pengganti identitas warga masyarakat yang memegang kartu JAMKESMAS atau JAMKESDA. KIS juga awalnya merupakan kartu identitas untuk peserta BPJS Gratis Penerima Bantuan Iuran atau PBI yang iuran bulanannya dibayar oleh Pemerintah. Atau Kartu Indonesia Sehat sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Sejak tahun 2018 Kartu KIS bukan hanya sebagai peserta BPJS PBI saja, namun juga digunakan sebagai Kartu Identitas yang digunakan oleh seluruh peserta BPJS baik PBI maupun Non PBI, yang sebelumnya memegang BPJS Kesehatan. Pemegang Kartu KIS untuk peserta BPJS PBI adalah warga masyarakat yang dikategorikan warga miskin atau kurang mampu, mereka secara otomatis akan menjadi peserta BPJS PBI jika sudah terdata di Dinas Sosial. Kartu Indonesia Sehat akan didistribusikan langsung ke setiap desa atau kelurahan. Kepesertaan PBI akan selalu diperbaharui sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial setiap 6 bulan sekali. Untuk warga masyarakat yang awalnya memegang Kartu KIS yang sudah dikategorikan sebagai warga mampu maka Kartu PBI akan dinonaktifkan dan peserta harus daftar menjadi Peserta BPJS Mandiri. Bagi warga yang kebetulan sudah lama menjadi pemegang Kartu PBI Gratis dari pemerintah maka sebaiknya warga selalu melakukan pengecekan aktif tidaknya kartu KIS warga sebelum digunakan kembali, karena bisa saja Kartu warga sudah dinonaktifkan tanpa sepengetahuan, karena warga sudah dikategorikan sebagai warga mampu. Jika kartu sudah non aktif, artinya warga harus melakukan perubahan kepesertaan menjadi Peserta BPJS Mandiri atau Peserta BPJS Kesehatan Perusahaan.

BPJS adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Pihak BPJS sendiri baru – baru ini telah mengeluarkan satu kebijakan baru tentang masyarakat pemegang Kartu BPJS atau yang sekarang dikenal dengan nama Kartu Indonesia Sehat (KIS) terutama yang ditanggung Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penonaktifan atas kartu KIS yang dimiliki jika dalam jangka waktu 6 bulan tidak pernah digunakan untuk berobat ataupun sekedar mengecek status kesehatan, maka akan dinonaktifkan sampai pemilik kartu mengaktifkan kembali ke kantor BPJS terdekat di daerah masing-masing peserta (itupun jika kartu yang dimiliki tidak dinonaktifkan secara permanen).

Adapun syarat-syarat untuk melakukan atau mengaktifkan kembali kartu tersebut adalah dengan mendatangi kantor BPJS dengan membawa Identitas diri seperti Poto Copy Kartu Keluarga (KK), Poto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) asli.

Untuk mengetahui apakah status KIS yang dimiliki masih Aktif dan masih bisa digunakan atau tidak silahkan hubungi Pemerintah Desa setempat untuk melakukan pengecekan melalui Aplikasi e-DABU yang sudah ada di setiap desa atau langsung ke kantor BPJS terdekat.

Berikut cara mudah melakukan pengecekan status keaktifan kepesertaan JKN-KIS tanpa harus mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan:

  1. Pengecekan melalui Aplikasi Mobile JKN. ...
  2. Pengecekan melalui layanan CHIKA (Chat Assistant JKN) ...
  3. Pengecekan melalui layanan BPJS Kesehatan Care Center 165.
  4. Pengecekan melalui Aplikasi e-DABU yang sudah ada di setiap desa.

 

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail
Komentar
Isikan Jawaban

Komentar Facebook

Komentar Facebook

E-Mandiri

Desa Rensing

Kecamatan Sakra Barat
Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN

Jumlah Penduduk

3673

LAKI-LAKI

3703

PEREMPUAN

7376

TOTAL

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi Anggaran
Rp. 2,247,008,574 Rp. 2,247,008,574
100 %

BELANJA

Realisasi Anggaran
Rp. 2,247,008,574 Rp. 2,247,008,574
100 %

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 1,000,000 Rp. 1,000,000
100 %

Hasil Aset Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 15,550,000 Rp. 15,550,000
100 %

Dana Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 1,527,678,000 Rp. 1,527,678,000
100 %

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi Anggaran
Rp. 74,348,859 Rp. 74,348,859
100 %

Alokasi Dana Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 628,431,715 Rp. 628,431,715
100 %

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi Anggaran
Rp. 731,826,334 Rp. 731,826,334
100 %

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi Anggaran
Rp. 396,568,000 Rp. 396,568,000
100 %

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Realisasi Anggaran
Rp. 62,500,000 Rp. 62,500,000
100 %

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Realisasi Anggaran
Rp. 321,900,000 Rp. 321,900,000
100 %

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi Anggaran
Rp. 734,214,240 Rp. 734,214,240
100 %